BOBROKNYA MORAL ANGGOTA DEWAN

sungguh sangat disayangkan para elit politik dan para cendekiawan telah digilakan oleh ajang untuk memperkaya pribadi dengan menjadi anggota dewan. padahal mereka merupakan perpanjangan tangan rakyat untuk menyampaikan aspirasi nya. dana

 

TEMPO Interaktif, : Indonesia betul-betul menjadi negeri para koruptor. Setidaknya, melihat perkembangan pembongkaran kasus-kasus korupsi dalam beberapa waktu terakhir, rasanya hampir tidak ada institusi publik yang bebas dari (indikasi) praktik korupsi.

Secara horisontal, praktik korupsi menyebar ke semua ranah kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sementara itu, secara vertikal, praktik korupsi terjadi dari tingkat pusat sampai pada level paling rendah di daerah. Bahkan, banyak gejala memperlihatkan bahwa praktik itu juga terjadi pada institusi publik yang non-negara.

Salah satu kasus korupsi di institusi publik yang paling banyak mendapat sorotan adalah kasus korupsi yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kasus korupsi KPU menarik karena indikasi korupsi dilakukan oleh oknum yang berasal dari berbagai latar belakang seperti dari perguruan tinggi, aktivis lembaga swadaya masyarakat, dan birokrat. Dengan perbedaan latar belakang itu, kasus korupsi KPU memperlihatkan bagaimana kolaborasi antara cendikiawan, aktivis, dan birokrat dalam korupsi. Kolaborasi itu semakin luas karena uang panas KPU juga mengalir sampai ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Contoh lain kekuasaan yang cenderung korup juga dapat dibuktikan dari terungkapnya kasus penggunaan dana abadi umat (DAU) di Departemen Agama. Kasus DAU memperlihatkan betapa bobroknya mentalitas pejabat di negeri ini. Pejabat dengan begitu gampangnya menggunakan dana umat untuk kepentingan pribadi. Selain karena aji mumpung, tidak ada alasan yang dapat membenarkan pejabat menggunakan DAU untuk menunaikan ibadah haji. Sama dengan kasus korupsi KPU, berdasarkan hasil penyidikan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dana haji ini juga mengalir sampai ke DPR (Koran Tempo, 22/06).

Tidak hanya contoh di atas, praktik korupsi yang terjadi di institusi penegak hukum juga menarik untuk disimak lebih jauh. Setidaknya, kasus tertangkaptangannya Tengku Syaifuddin Popon, pengacara Abdullah Puteh, dapat menjelaskan bagaimana permainan uang dalam proses peradilan.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: